BANYUWANGI || GIRIPOS.com — Aktivitas produksi pabrik beton milik PT KBN yang berlokasi di Jalan Sritanjung, Dusun Krajan, Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, kembali menuai keluhan serius dari warga sekitar. Asap hitam pekat yang dihasilkan pabrik tersebut dinilai mengganggu kesehatan warga, dan berdampak langsung terhadap kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan yang berada tepat di depan lokasi pabrik.

Berdasarkan pantauan dan keterangan warga, asap pabrik kerap terbawa angin hingga masuk ke kawasan permukiman dan lingkungan Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Darul Qur’an MSA. Saat arah angin mengarah ke lokasi yayasan, asap hitam tersebut masuk ke area sekolah dan mengganggu aktivitas para santri.

Pengasuh Yayasan Darul Qur’an MSA, Ustadz Qodir, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak asap pabrik terhadap kesehatan dan keberlangsungan pendidikan para santri.

“Ketika asap mengarah ke lingkungan pendidikan, anak-anak mengeluh sesak napas dan tidak nyaman. Bahkan proses belajar sering terpaksa dihentikan. Ini sangat mengganggu dan membahayakan,” ujar Ustadz Qodir kepada Giripos.com, Rabu (21/1/2026).

Ia menambahkan bahwa persoalan ini bukan hal baru. Beberapa tahun lalu, telah dilakukan musyawarah antara pihak pabrik, warga sekitar, dan Pemerintah Desa Gladag. Namun, hingga kini belum ada solusi konkret yang dirasakan masyarakat.

“Musyawarah sudah pernah dilakukan, tetapi kenyataannya kondisi masih sama. Kami berharap ada tindakan nyata, bukan sekadar pertemuan,” tambahnya.

Warga dan pengelola yayasan pun mendesak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk segera turun tangan melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas industri tersebut. Mereka menuntut adanya solusi yang tidak mengorbankan kesehatan masyarakat, serta hak anak-anak untuk mendapatkan lingkungan belajar yang layak.

Sementara itu, Ketua Komunitas Pemerhati Banyuwangi (KPB), Agung Surya Wirawan, yang turut mendampingi warga terdampak, menyatakan keprihatinannya atas kondisi tersebut.

“Keluhan warga kembali muncul meski musyawarah pernah dilakukan. Ini menandakan persoalan belum diselesaikan secara tuntas,” tegas Agung.

Agung menegaskan bahwa KPB akan melakukan penelusuran menyeluruh terhadap aktivitas PT KBN, mulai dari aspek perizinan operasional, kepatuhan terhadap baku mutu emisi, hingga potensi pencemaran lingkungan yang ditimbulkan.

“Kami akan mengidentifikasi dan menginvestigasi seluruh aspek. Jika DLH sudah melakukan pemeriksaan, hasilnya harus transparan dan disampaikan ke publik, khususnya warga terdampak. Tujuan kami mencari solusi terbaik dan berkeadilan bagi semua pihak,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT KBN belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga tersebut. (rag/01-bwi)