MALANG || GIRIPOS.com – Harapan petani tebu di Kecamatan Kalipare untuk meregenerasi tanaman mereka justru berbuah pahit.

Program Bongkar Ratun, yang sejatinya bertujuan meningkatkan produktivitas gula nasional, diduga kuat menjadi ajang bancakan oknum kelompok tani (poktan) dan birokrasi setempat.

Penelusuran di lapangan mengungkap adanya selisih anggaran yang mencolok antara pagu resmi dengan realisasi di tangan petani.

Berdasarkan data yang dihimpun, setiap satu unit truk bibit tebu—yang dialokasikan untuk lahan seluas satu hektar—seharusnya disertai dana operasional sebesar Rp4 juta. Dana ini diperuntukkan bagi biaya bongkar, upah cangkul, hingga ongkos tanam.

Namun, fakta di Desa Ngembul berbicara lain. Para petani mengaku hanya menerima "sisa-sisa" anggaran dengan nominal yang acak-acakan.

Potongan yang "Ugal-ugalan"

Keluhan para petani pecah saat mereka menyadari bahwa hak mereka disunat secara sepihak. Dari pagu Rp4 juta per hektar, beberapa poktan hanya menyalurkan dana sebesar: 

• Rp2 juta 

• Rp1,5 juta

• Rp500 ribu

• Bahkan ditemukan kasus petani hanya menerima Rp100 ribu.

"Uang itu sama sekali tidak cukup untuk membayar buruh cangkul dan biaya tanam. Kami kecewa, program yang harusnya membantu justru mencekik petani," ujar salah satu anggota poktan yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Di atas kertas, bibit tebu seluas 13 hektar telah tertanam, namun dengan biaya yang jauh di bawah standar kelayakan.

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Ngembul, AGS, tidak menampik adanya ketimpangan tersebut. Ditemui di kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Jalan Raya Ngembul No.158 Kalipare, menegaskan bahwa prosedur resminya adalah dana Rp4 juta diserahkan utuh kepada petani sesuai dengan daftar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diajukan.

"Prosedurnya memang begitu, Mas. Seharusnya Rp4 juta diberikan kepada petani sesuai KTP. Kalau di lapangan hanya diberikan Rp500 ribu sampai Rp2 juta, itu jelas tidak sesuai," ungkap Agus saat dikonfirmasi awak media, Rabu (1/4/2026).

Pernyataan ini mengonfirmasi adanya indikasi "kebocoran" anggaran di tingkat intermediasi—yakni antara pihak penyalur dan penerima manfaat akhir.

Ironi justru muncul dari pucuk pimpinan penyuluh. Ketua PPL Kalipare, Erik, memilih berpura pura butah huruf saat dikonfirmasi mengenai rumitnya distribusi dana ini.

Pesan singkat yang dikirimkan melalui WhatsApp hanya menunjukkan status centang dua biru tanpa ada klarifikasi sedikit pun hingga berita ini diturunkan.

Sikap tertutup dari otoritas terkait ini kian memperkuat dugaan adanya skema sistematis untuk menilap anggaran negara. Jika praktik ini dibiarkan, Program Bongkar Ratun bukan lagi menjadi solusi swasembada gula, melainkan ladang basah bagi para pemburu lembaran rupiah di tingkat akar rumput.

Negara menganggarkan miliaran rupiah untuk kedaulatan pangan, namun di Kalipare, keringat petani tampaknya dihargai lebih murah dari sekadar biaya solar truk pengangkut bibit.

( BLack )