BLITAR || Bratapos.com – Berhentinya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Krenceng, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, menjadi tamparan keras bagi lemahnya sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah.

Adanya dugaan konflik internal yang berlarut antara Kepala Dapur SPPG dan pihak mitra pengelola berujung pada terhentinya layanan, dengan ribuan penerima manfaat menjadi pihak yang paling dirugikan, Kamis (29/1/2026).

Persoalan bermula dari ketidaksepahaman antara Kepala Dapur SPPG Krenceng, Hermanto, dengan mitra pengelola. Hermanto menilai mitra kerap melakukan intervensi berlebihan hingga masuk ke ranah teknis operasional dapur, termasuk proses memasak, yang dinilainya tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Gizi Nasional (BGN).

“Saya datang ke dapur karena apa yang ada di lapangan tidak sesuai dengan yang tertera di WEB. Fasilitas dapur masih banyak kekurangan. Itu fakta,” ujar Hermanto.

Namun, temuan tersebut tak kunjung ditindaklanjuti. Sebaliknya, Hermanto justru mengaku mendapat stigma negatif dan dicap sebagai pihak yang “sulit diajak kerja sama” hanya karena menuntut pemenuhan kewajiban mitra sebagaimana tertuang dalam berita acara kesepakatan.

“Padahal itu kewajiban mitra. Kalau ingin menuntut hak, kewajiban harus dilaksanakan. Tim survei sudah memberi catatan, mitra juga sudah tanda tangan siap membenahi, tapi sampai sekarang tidak dijalankan,” tegasnya.

Ironisnya, di tengah belum dipenuhinya catatan revisi SOP BGN, pihak mitra justru mendesak agar dapur segera beroperasi.

“Mitra meminta dapur tetap running, padahal revisi SOP BGN sama sekali belum dilaksanakan. Ini bukan soal ego, tapi soal standar dan tanggung jawab,” jelas Hermanto.

Situasi kian memanas setelah muncul dugaan pembelian barang yang dinilai tidak wajar serta miskomunikasi internal yang berujung pada pemblokiran nomor WhatsApp Hermanto dan pencoretannya dari grup koordinasi.

“Saya diblokir, dikeluarkan dari grup. Bahkan sekarang saya sudah tidak memegang kunci dapur,” ungkapnya.

Hermanto menegaskan dirinya tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala SPPG Krenceng. Namun ia mengakui, pihak mitra sudah tidak lagi bersedia bekerja sama karena adanya perbedaan prinsip mendasar dalam menjalankan program.

“Saya tidak mundur. Ini murni perbedaan prinsip. Saya ingin program ini berjalan benar dan sesuai aturan,” tandasnya.

Bahkan, berdasarkan informasi dari sumber internal, pihak mitra disebut telah mengirimkan surat ke BGN pusat dengan permohonan agar Kepala SPPG Krenceng dipindah tugaskan.

Mandeknya operasional SPPG Krenceng akibat konflik internal ini menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di daerah. 

Lemahnya pengawasan membuat negara seolah absen, sementara masyarakat kecil kembali harus menelan pil pahit karena hak gizi mereka terancam tersandera konflik dan kepentingan di level lokal. (arifbli)