Kota Madiun || Giripos.com - Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2025 memasuki tahap akhir. Rapat paripurna pengambilan keputusan digelar pada Senin (11/8/2025) dengan diawali penyampaian pendapat akhir dari masing-masing fraksi.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, dihadiri 24 anggota dewan dan dinyatakan memenuhi syarat kuorum. Seluruh delapan fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda P-APBD untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), meski disertai sejumlah catatan yang tidak mempengaruhi substansi keputusan.

“Pendapat akhir semua fraksi telah kita dengar bersama. Seluruhnya memberikan persetujuan untuk menetapkan Raperda ini menjadi Perda, meskipun tetap ada catatan yang patut diperhatikan untuk pelaksanaan ke depan,” ujar Armaya.

Ia menambahkan, tahapan selanjutnya adalah mengirimkan Raperda tersebut ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk proses evaluasi dan persetujuan lebih lanjut. “Begitu dokumen ini kita kirim ke provinsi, harapannya bisa segera selesai sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat langsung dijalankan,” imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Madiun, Maidi, yang turut hadir dalam rapat paripurna, menyampaikan komitmennya untuk segera menindaklanjuti proses pengesahan. Menurutnya, masukan yang diberikan fraksi akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan program daerah.

“Setelah dikirim ke Gubernur Jawa Timur, kami akan pastikan setiap catatan dari fraksi menjadi acuan agar pelaksanaan anggaran lebih optimal dan hasilnya dapat melebihi harapan,” kata Maidi.

Dengan persetujuan ini, Pemkot Madiun dan DPRD berharap pelaksanaan program pembangunan di semester akhir 2025 dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Nisa)