BLITAR || Giripos.com - Carut-marut proses perekrutan tenaga outsourcing dan Tenaga Harian Lepas (THL) di Kota Blitar kian memantik keresahan publik. Gerbang Pejuang Nusantara (GPN) memastikan akan mendatangi Gedung DPRD Kota Blitar pada Kamis (22/1/2026) untuk menyuarakan tuntutan mereka.

Aksi tersebut rencananya dipimpin langsung oleh Mujiono alias Mbah Monot. GPN menilai proses perekrutan tenaga outsourcing berlangsung amburadul, tidak transparan, serta tidak berpihak kepada wong cilik. DPRD Kota Blitar sebagai lembaga pengawas kebijakan pemerintah pun ikut disorot dan dinilai gagal menjalankan fungsi kontrol secara maksimal.

Sedikitnya seratus perwakilan GPN dijadwalkan hadir dalam forum dengar pendapat dengan wakil rakyat. Mereka menuntut kejelasan atas nasib ratusan bahkan ribuan tenaga outsourcing dan THL yang hingga kini masih menggantung tanpa kepastian.

“Kami akan datang ke DPRD membawa suara orang kecil. Ini bukan semata persoalan prosedur, tetapi menyangkut nasib ratusan tenaga outsourcing yang hari ini hidup dalam ketidakpastian,” tegas Wakil Sekretaris Jenderal GPN, Pipit Sri Pamungkas, Selasa (20/1/2026).

Pipit menjelaskan, surat permohonan audiensi telah dilayangkan kepada DPRD Kota Blitar sejak Senin (19/1/2026). GPN menaruh perhatian serius terhadap dugaan ketidakberesan dalam proses perekrutan tenaga THL dan outsourcing di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Salah satu kasus yang menjadi sorotan terjadi di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Sejumlah tenaga outsourcing yang telah dinyatakan lolos seleksi bahkan sempat mulai bekerja, namun kemudian dibatalkan secara sepihak tanpa penjelasan yang jelas.

“Mereka sudah lulus seleksi dan sudah mulai bekerja, tetapi mendadak dibatalkan. Ini tidak manusiawi. Kami menduga kasus serupa tidak hanya terjadi di rumah sakit, tetapi juga di puluhan OPD lainnya,” ungkap Pipit.

Dampak dari persoalan tersebut mulai dirasakan di lapangan. Sejumlah tenaga kebersihan tidak dipekerjakan, mengakibatkan penumpukan sampah di beberapa ruas jalan dan kawasan perkantoran. 

Kondisi ini dinilai dapat mengancam predikat Kota Adipura yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Kota Blitar.

Ironisnya, di beberapa kantor pemerintahan, aparatur sipil negara (ASN) terpaksa turun tangan menyapu dan mengepel lantai akibat ketiadaan petugas kebersihan.

GPN juga menyinggung peran PT Sasana Bersaudara Indonesia sebagai penyedia jasa outsourcing yang dinilai tidak profesional. Meski sempat mendapat kritik dari salah satu anggota DPRD, pihak perusahaan tersebut hingga kini belum memberikan klarifikasi secara terbuka.

“Kalau memang tidak layak menjadi mitra OPD atau rumah sakit, jangan dipaksakan. Jangan rakyat kecil yang justru menjadi korban dari kebijakan yang tidak matang,” sindir Pipit.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim, memastikan pihaknya siap menerima aspirasi yang disampaikan GPN dan berkomitmen menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Kami akan melibatkan komisi-komisi terkait dan memanggil dinas-dinas sebagai mitra kerja untuk dimintai penjelasan mengenai persoalan THL dan outsourcing,” ujar Syahrul.

Hasil pembahasan di tingkat komisi, lanjutnya, akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi resmi DPRD Kota Blitar dan disampaikan kepada Wali Kota Blitar sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. (arifbli)