BLITAR || Giripos.com – Pelayanan kesehatan di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar kembali tercoreng oleh isu serius. Rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut diduga menjadi arena praktik pemerasan terhadap pasien hemodialisa (cuci darah), dengan memanfaatkan panjangnya antrean dan lemahnya pengawasan internal.

Kasus ini mencuat setelah adanya keluarga pasien mengungkapkan pengalaman pahit mereka terkait ketidakadilan dalam layanan. Dugaan kuat mengarah pada keterlibatan oknum pegawai di ruang hemodialisa yang memanfaatkan tingginya kebutuhan pasien untuk menarik “uang pelicin”.

Pasien yang sanggup membayar disebut mendapat prioritas layanan tanpa antrean, sementara pasien dari kalangan ekonomi lemah harus menunggu hingga berbulan-bulan. Bahkan, keterlambatan layanan tersebut diduga berujung pada hilangnya nyawa.

“Kalau mau didahulukan, harus setor. Kalau tidak punya uang, ya ikut antre. Kakak saya meninggal dunia setelah berbulan-bulan antre,” ujar salah satu anggota keluarga pasien dengan suara lirih, meminta identitasnya dirahasiakan.

Nominal uang yang diminta pun tidak sedikit, berkisar antara Rp5 juta hingga puluhan juta rupiah per pasien, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing. 

Mengutip dari laman media beritablitar.com bahwa Praktik ini dilakukan secara sistematis, bahkan pasien disebut didatangi langsung ke rumah dengan dalih pendataan.

“Kami didatangi ke rumah. Dijelaskan kalau mau cuci darah tanpa antre harus bayar. Alasannya, itu perintah pimpinan rumah sakit,” tambah sumber tersebut.

Sumber lain dari internal rumah sakit mengungkapkan, pasien yang telah “menyetor” mendapatkan pelayanan mulus tanpa hambatan.

“Kalau sudah jadi mesin ATM, pelayanannya lancar. Tanpa antre. Tapi yang tidak punya uang, bisa menunggu berbulan-bulan,” ungkapnya.

Lebih ironis lagi, praktik ini disebut sudah menjadi rahasia umum di kalangan perawat senior. Perawat yang mencoba bersikap jujur dan menolak praktik tersebut justru diduga mendapat tekanan, bahkan dimutasi ke bagian yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya. 

Kondisi ini memperkuat dugaan adanya upaya sistematis untuk membungkam pihak-pihak yang berintegritas. Tak hanya itu, muncul pula dugaan keterlibatan oknum anggota dewan yang disebut-sebut ikut menikmati aliran dana dari praktik tersebut.

“Dulu, saat direktur lama menjabat, praktik ini sempat terendus. Oknum itu dipindah, tapi tidak lama kemudian kembali lagi,” beber sumber internal rumah sakit.

Keluhan keluarga pasien terus bermunculan. Salah satunya mengaku diminta membayar Rp3 juta, namun tetap harus antre.

“Kalau masih harus antre, lalu buat apa bayar?” keluhnya dengan nada kecewa.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pengawas RSUD Mardi Waluyo, M. Zaenul Ichwan, mengaku telah menerima laporan dan informasi terkait dugaan pemerasan tersebut.

“Kami sudah mendengar isu ini. Saat ini fokus kami adalah melakukan evaluasi dan penyelidikan secara menyeluruh,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya pembenahan sistem pelayanan agar benar-benar berpihak pada masyarakat. Salah satu langkah yang akan diambil adalah mengaktifkan sistem layanan digital.

“Kami akan mengaktifkan smart title, layanan berbasis digital untuk memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan. Ini sebenarnya sudah kami gagas sejak 2009,” tegasnya.

Masyarakat Kota Blitar kini menanti langkah nyata dari pihak berwenang. Jika dugaan praktik kotor ini tidak segera diusut tuntas dan dihentikan, kepercayaan publik terhadap RSUD Mardi Waluyo dikhawatirkan akan semakin runtuh, dengan pasien sebagai korban utamanya. (**)