Pasuruan Giripos Com// Dalam rangka Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program strategis nasional assessed belum berjalan normatif dan merata di Kabupaten Pasuruan

DPRD Kabupaten Pasuruan menilai implementasi di lapangan terkesan perihatin dengan ada nya progam MBG Masi belum terlaksana seratus persen padahal progam makanan bergizi selalu dinantii masyarakat dalam peningkatan gizi anak sekolah serta ibu hamil dan ibu menyusui belum sepenuh nya tercapai jangan sampai progam ini pilih-pilih kepada penerima . 

Samsul hidayat selaku Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, secara tegas menyatakan bahwa program MBG seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh dan serentak karena merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang dijalankan melalui Lembaga Gizi Nasional.

“fakta sewaktu di lapangan menunjukkan masih banyak lembaga pendidikan dan sasaran penerima yang belum menjangkau program tersebut.

“Kalau sudah dikatakan program nasional dan normatif, seharusnya semua anak-anak sekolah sudah menerima Makan Bergizi Gratis.kenyataan sewaktu di wilayah Kabupaten Pasuruan masih belum merata,” tegas Samsul Hidayat saat ditemui di ruang kerja, Senin (26/1/2026).

Masih ucap ketua. DPRD Kabupaten Pasuruan Belio menilai ketidakmerataan tersebut mencederai esensi program MBG yang sejak awal dirancang untuk menjamin penyediaan gizi secara adil dan menyeluruh. Menurutnya, tidak boleh ada perlakuan yang berbeda antar wilayah maupun antarlembaga pendidikan.

Samsul mencontohkan langsung kondisi di Kecamatan Gempol, wilayah yang juga menjadi daerah pemilihannya. Di wilayah tersebut, program MBG hanya berjalan di beberapa titik, sementara banyak sekolah dan lembaga lainnya belum mendapatkan manfaat program terutama di wilayah daerah saya sendiri sebagian saja yang sudah tersalurkan program makanan bergizi,” jelasnya.

Ia menegaskan, apabila tujuan utama MBG sudah mencukupi kebutuhan gizi anak-anak secara nasional, maka pelaksanaannya harus dilakukan secara serentak dan adil. Ketimpangan pelaksanaannya justru berpotensi menimbulkan kebencian sosial dan ketidakadilan terhadap sesama peserta didik.

Lebih lanjut, DPRD Kabupaten Pasuruan memastikan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di setiap daerah serta Evaluasi tersebut akan fokus pada efektivitas, manfaat program, serta kesiapan infrastruktur pendukung agar tidak menjadi alasan.