BLITAR || Giripos.com – Kesabaran warga Dusun Bintang, Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, terhadap pencemaran lingkungan yang diduga berasal dari limbah peternakan ayam milik CV Bumi Indah Group akhirnya mencapai batas.

Selama dua hari terakhir, warga dari enam RT menggelar aksi protes dengan memasang spanduk dan poster di sejumlah titik strategis desa. Aksi tersebut menjadi bentuk kekecewaan warga terhadap pengelolaan limbah peternakan yang dinilai tidak bertanggung jawab dan mengabaikan dampak lingkungan.

Protes dipicu oleh bau menyengat dari limbah kotoran ayam yang hampir setiap hari mengganggu aktivitas warga.

“Bau ini tercium hampir sepanjang hari, pagi, sore, hingga malam. Kami merasa mual, pusing, dan sulit beraktivitas,” ujar Rifai, perwakilan warga, Senin (29/12/2025).

Warga mengeluhkan pencemaran udara yang dinilai berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan lansia yang tinggal di sekitar lokasi peternakan.

“Lingkungan menjadi tercemar, udara tidak sehat, dan aktivitas kami sangat terganggu,” kata Wahyunianto, warga RT 03/RW 01.

Dalam aksinya, warga menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya pengelolaan limbah yang sesuai dengan ketentuan dan standar lingkungan hidup.

“Kami meminta pemilik usaha segera melakukan perbaikan. Jika tidak ada tindakan nyata, kami akan melaporkan persoalan ini ke instansi terkait,” tegas Agus Santoso, perwakilan warga lainnya.

Menurut warga, upaya dialog dengan pihak pengelola peternakan sebenarnya telah beberapa kali dilakukan. Namun, hasil pertemuan tersebut dinilai hanya sebatas formalitas tanpa perubahan berarti di lapangan.

“Hearing sudah berkali-kali, tetapi tidak pernah ada tindak lanjut yang jelas,” keluh Rifai.

Warga menyatakan aksi protes akan terus dilakukan selama sepekan ke depan. Jika tuntutan tetap diabaikan, mereka mengancam akan melakukan aksi lanjutan yang lebih besar.

“Apabila tidak ada respons, kami siap menggelar aksi besar dan memblokade akses jalan menuju kandang,” tegas Jaka Setiawan.

Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan dan mengambil langkah tegas agar persoalan pencemaran lingkungan tersebut dapat segera diselesaikan.

“Tanpa tindakan serius dari pemerintah, keberadaan peternakan ini dikhawatirkan akan terus mengorbankan kesehatan dan kenyamanan masyarakat,” pungkas Jaka. (**)