BANYUWANGI || Giripos.com – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas terus digencarkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) RI. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenimipas, Ika Yusanti, memimpin kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi, Kamis (4/9/2025).

Agenda Monev ini menitikberatkan pada empat aspek penting, yaitu transparansi pelaporan LHKASN, pencatatan hukuman disiplin, Survey Penilaian Integritas (SPI), serta pemanfaatan aplikasi CARAKA sebagai instrumen digitalisasi pelaporan.

Kegiatan yang dipusatkan di Aula Sahardjo Lapas Banyuwangi turut menghadirkan pimpinan unit pelaksana teknis (UPT) lain, di antaranya Kalapas Kelas IIA Jember dan Karutan Kelas IIB Situbondo. Hal ini menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya terbatas di Banyuwangi, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan sistem pengawasan di wilayah kerja Kemenimipas Jawa Timur.

Dalam arahannya, Ika Yusanti, menekankan bahwa transparansi dan kedisiplinan pelaporan merupakan fondasi utama reformasi birokrasi. Ia menegaskan pentingnya akurasi dan ketepatan waktu dalam menyampaikan data, khususnya melalui aplikasi CARAKA.

“Transparansi dalam pelaporan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi pilar utama dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Kami mendorong seluruh jajaran untuk melaporkan data secara akurat, transparan, dan tepat waktu,” tegas Ika Yusanti.

Sementara itu, Kepala Lapas Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Monev ini. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kinerja lembaga pemasyarakatan.

“Kami siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Monev ini. Bagi kami, transparansi dan disiplin pelaporan adalah kunci untuk mendukung reformasi birokrasi yang lebih maju,” ungkap Wayan Nurasta.

Kemenimipas berharap, melalui Monev ini, aparatur semakin memperkuat komitmen terhadap integritas dan akuntabilitas, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan efektif. (rag/01-bwi)