BANYUWANGI || GIRIPOS.com — Pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di area Pasar Tradisional Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, menuai polemik dan penolakan dari para pedagang. Kebijakan Pemerintah Desa tersebut dinilai tidak transparan, minim partisipasi publik, serta berpotensi mencederai prinsip dasar koperasi yang mengedepankan kebersamaan dan musyawarah.

Sejumlah pedagang mengungkapkan kekecewaannya karena keputusan pembangunan KDMP disebut diambil secara sepihak tanpa melalui proses dialog yang terbuka dan komprehensif. Bahkan, muncul kecurigaan adanya indikasi praktik nepotisme serta potensi penyalahgunaan anggaran, terutama terkait penunjukan calon pengurus koperasi yang diduga melibatkan unsur perangkat desa.

Selain itu, para pedagang mempertanyakan alasan pemilihan lokasi pembangunan yang berada di area pasar, sementara desa masih memiliki aset Tanah Kas Desa (TKD) di sejumlah lokasi lain yang dinilai lebih representatif dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kenapa harus di pasar? Padahal desa memiliki banyak aset TKD yang masih kosong dan layak digunakan. Kami tidak pernah diajak musyawarah sejak awal, tahu-tahu keputusan sudah diambil,” ujar salah satu pedagang Pasar Tapanrejo kepada awak media, Kamis (25/12/2025).

Menurut para pedagang, pasar merupakan sumber penghidupan utama bagi ratusan kepala keluarga. Pembangunan koperasi di area tersebut dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas jual beli, mempersempit ruang usaha, serta berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat.

“Kami bukan menolak program pemerintah. Yang kami tolak adalah caranya. Jangan sampai program pemberdayaan justru mengorbankan pedagang kecil. Keterlibatan kami seolah hanya formalitas, karena pertemuan dilakukan mendadak tanpa ruang diskusi yang layak untuk menyampaikan aspirasi,” tegas perwakilan pedagang.

Atas kondisi tersebut, para pedagang mendesak Pemerintah Desa Tapanrejo untuk meninjau ulang lokasi pembangunan KDMP, membuka ruang dialog yang lebih transparan dan partisipatif, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara adil.

Mereka berharap pembangunan koperasi dapat dialihkan ke aset TKD di lokasi lain, agar tujuan pemberdayaan ekonomi desa tidak justru menimbulkan keresahan dan ketidakadilan sosial. (R-46/01-bwi)