NGANJUK || Giripos.com - Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk bersama Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Nganjuk, dan Kodim 081 Nganjuk meninjau lokasi rencana akan dijadikan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) dalam Kawasan Hutan, RPH Sudimorogeneng BKPH Bagor dan RPH Klonggean BKPH Berbek.

Hadir dalam survey lokasi, Perum Pehutani, Wakil Adm./KSKPH Nganjuk Yuli Suprianto, Supriono KSS Renc SDH KPH Nganjuk, KSS Pengembangan Bisnis, Dasar Santoso Asper/KBKPH Bagor, Jasmani Asper/KBKPH Berbek, Kodim 0810 Nganjuk, Danramil 0810/17 Wilangan Kapten Cba Sugiarto, Pasi Ops Kodim 0810 Nganjuk Kapten Inf Handy, Pasi Log Kodim 0810 Nganjuk Kapten Dedi Purnama dan Danramil 0810/20 Nganjuk Lettu Inf Joko Setiyoko, sedangkan dari CDK Wilayah Nganjuk, Kepala Dinas CDK Wilayah Nganjuk Wardoyo S.Hut.,MM dan Staff pelaksana Lingga Akbar Kurniawan.

Pasi Ops Kodim 0810/Nganjuk Kapten Inf Handy menyampaikan bahwa berdasarkan rencana pada tahun 2025 ini pemerintah akan membentuk sebanyak 100 (seratus) Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) khususnya di kabupaten-kabupaten yang belum terdapat Batalyon diantaranya Kabupaten Nganjuk. 

"Pembentukan Yon TP tersebut, orientasinya lebih bertitik berat pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) ini merupakan implementasi dari upaya soft power dalam menjaga kedaulatan negara," ujarnya. Kamis (14/8/2025).

Karena sifatnya yang soft power, maka kekuatan ini bukan untuk menghadapi serangan musuh melainkan untuk merangkul bersama masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.

“Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) yang direncanakan akan memiliki unsur terdiri dari Kompi Perikanan, Peternakan dan kesehatan. Batalyon ini, dipersiapkan untuk melawan kemiskinan termasuk bidang kesehatan,” kata Kapten Inf Handy.

Sementara Kepala CDK Wilayah Nganjuk Wardoyo, S.Hut.,MM. menyampaikan untuk lokasi yang di survei pada kawasan hutan terdapat lokasi yang sudah keluar ijin Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan.

”Untuk lokasi yang nantinnya bisa diajukan permohonan rencana Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) yaitu harus dipilih Kawasan Hutan yang belum ada perijinan Pengelolaan Perhutanan Sosial,” ujarnya. 

Ditempat yang sama, Wakil Adm/KSKPH Nganjuk Yuli Suprianto yang mewakili Kepala Perhutani KPH Nganjuk mengatakan, bahwa KPH Nganjuk menyambut baik dan siap mendukung program strategis Nasional.

 "Perhutani akan berperan aktif dalam mendukung proses perencanaan maupun proses perizinannya,” tandasnya. (Amr/PHT-KOM/NGJ/AR).