JAKARTA || Giripos.com – Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (PW-FRN) sekaligus Counter Polri, Agus Flores, mengeluarkan instruksi strategis kepada seluruh media yang tergabung di bawah naungan PW-FRN untuk melakukan liputan investigatif terhadap aktivitas tambang di daerah masing-masing.

Instruksi tersebut ditegaskan Agus Flores, sebagai bentuk komitmen PW-FRN dalam menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan tambang ilegal, menegakkan hukum, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

“Saya perintahkan kepada seluruh media anggota Fast Respon Nusantara di seluruh Indonesia, untuk menurunkan liputan khusus terkait aktivitas tambang di wilayah masing-masing. Tetapi catat, pemberitaan tidak boleh menyebut nama oknum atau perusahaan. Fokus kita pada fakta lapangan, kondisi lingkungan, serta dampak sosial yang ditimbulkan,” tegas Agus Flores, saat memberikan keterangan di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Agus menekankan, langkah ini merupakan wujud dukungan nyata PW-FRN kepada Presiden Prabowo yang sedang menggalakkan agenda besar penertiban tambang ilegal di seluruh Indonesia.

“PW-FRN berdiri tegak bersama Presiden Prabowo. Kita ingin pastikan bahwa kebijakan pemerintah dalam penertiban tambang ilegal benar-benar berjalan, tanpa ada intervensi atau pembiaran dari pihak manapun. Liputan dari wartawan FRN akan menjadi barometer sekaligus kontrol sosial di lapangan,” ungkap Agus.

Melalui instruksi ini, PW-FRN meminta semua jurnalis anggota di daerah melaporkan secara detail kondisi tambang, mulai dari aktivitas operasional, kerusakan lingkungan, dampak sosial, hingga potensi lemahnya pengawasan aparat di lapangan.

Seluruh hasil liputan investigatif tersebut, nantinya akan dikompilasi menjadi Laporan Nasional PW-FRN. Dokumen itu akan diserahkan langsung kepada pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawasan terkait, sebagai bukti komitmen PW-FRN mendukung program Presiden sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Agus menegaskan, kebebasan pers tidak hanya berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga harus berfungsi sebagai penjaga kepentingan bangsa dan keberlanjutan lingkungan hidup.

“Kami ingin pers hadir dengan karya jurnalistik yang berintegritas, kritis, namun tetap konstruktif. Inilah wujud nyata PW-FRN dalam mengawal agenda besar Presiden untuk menegakkan hukum dan menyelamatkan sumber daya alam Indonesia,” pungkasnya. (rag/01-bwi)